Juang Merdeka, Blora – Mengutip Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, kebijakan pemerintah memangkas TKD menunjukkan resentralisasi fiskal APBN yang kian kuat. Pada gilirannya, kata Bhima, penurunan TKD bakal membebani masyarakat.
“Selain bertentangan dengan semangat desentralisasi fiskal, efek dari resentralisasi anggaran membuat ruang fiskal pemda (pemerintah daerah) makin sempit,” ujar Bhima dalam keterangannya dikutip dari Kontan, Senin (18/8/2025).
Menurut Bhima, pemda jelas akan mengambil cara instan seperti menaikkan pajak dan retribusi secara signifikan. Dalam skenario itu, tentu masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. “Yang jadi korban adalah rumah tangga dan UMKM karena dikejar kenaikan tarif pajak,” terangnya.
Rencana kebijakan Pemerintah pusat untuk menurunkan TKD senilai 24% jelas membebani daerah. Penetapan alokasi transfer keuangan daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang hanya sebesar Rp 650 triliun, turun sekitar 29,34 % dibandingkan realisasi dalam APBN 2025 yang mencapai Rp 919 triliun Hal ini jelas akan menekan postur APBD di daerah.
Desentralisasi fiskal secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya pelimpahan pengelolaan keuangan dari pusat ke daerah. Substansi mengenai prinsip desentralisasi ini pertama kali diatur dalam UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-undang No.33/2004 tentang PDRD.
Ada sejumlah substansi penting dalam kedua UU tersebut, salah satunya adalah pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, termasuk jenis-jenis dana alokasi, dana bagi hasil, hingga pengaturan mengenai pajak dan retribusi yang bisa dikelola oleh pemerintah daerah.
Namun demikian, kedua UU tersebut dihapus seiring dengan pelaksanaan UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah alias HKPD. Secara eksplisit UU HKPD ditujukan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah. Tujuannya supaya daerah bisa lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
Antisipasi Blora : Antara Pajak Daerah vs investasi
Kebijakan pemerintah pusat menurunkan TKD ini jelas akan membebani Pemkab Blora. Prediksi TKD akan turun sangat besar kira-kira 413 Miliar, atau turun dari 1,733 Miliar di 2025 menjadi 1,320 Miliar di 2026. Dan secara khusus DBH Migas akan turun dari 120 Miliar di 2025 tinggal menjadi 37 Miliar atau turun 70% di 2026.
Implikasi kebijakan resentralisasi fiskal akan muncul 2 masalah besar bagi Pemkab Blora :
1. Belanja pegawai dan Dana pembangunan dalam belanja Modal dan Belanja Barang Jasa akan berkurang banyak.
2. Skenario pembayaran pinjaman daerah untuk pembangunan Infrastruktur sebesar 215 Miliar dari Bank Jateng melalui pendapatan dari DBH Migas akan terancam gagal bayar.
Oleh karena itu memang diperlukan Pemkab Blora menyusun strategi untuk antisipasi penurunan TKD di 2026.
Apakah Pemkab Blora akan meniru Pemkab Pati dengan menaikkan PBB P2 tapi dengan resiko akan di demo warga bahkan dimakzulkan oleh DPRD? Ataukah ada strategi lebih cerdas dan menarik?
Selain strategi efisiensi di pos belanja pegawai dan belanja sebagai solusi jangka pendek, Pemkab Blora perlu melirik sektor investasi sebagai solusi jangka panjang untuk peningkatan pendapatan sekaligus menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan.
Investasi daerah memegang peranan krusial dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing suatu daerah. Lebih dari sekadar aliran modal, investasi daerah merupakan katalisator pembangunan yang mampu mengubah potensi lokal menjadi realitas ekonomi yang berkelanjutan. Sektor Investasi menjadi penting untuk menambah perputaran uang di Blora serta meningkatkan peluang pajak daerah tapi bukan dari warga, akan tetapi dari Industri. Resentralisasi fiskal pemerintah pusat jelas akan terus dilakukan dalam waktu yang lama, sehingga pemkab Blora harus berburu Investasi.
Strategi Meningkatkan Investasi di Daerah
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak. Ada beberapa strategi utama yang dapat diterapkan guna meningkatkan investasi di daerah:
Skenario atau proposal investasi Daerah yang menarik investor
Penguatan Tata Kelola dan Kepastian Hukum serta Penyederhanaan Regulasi, Promosi dan Branding Daerah, Pengembangan Sektor Unggulan dan Klaster Industri, Kerjasama Antar Lembaga dan Swasta.
Blora punya keunggulan dalam menarik investasi karena Blora kaya SDA Migas yang bisa menjadi sumber energi industri berupa BBM dan listrik murah. Blora juga punya sarana infrastruktur transportasi dan logistik yang modern berupa bandara dan double track kereta api.
Selain itu Blora punya lahan hutan yang luas dan bisa menjadi lahan industri yang murah. Disamping SDM yang melimpah dengan UMR yang kompetitif. Keunggulan yang dimiliki Blora jika dirangkai dalam konsep Kawasan Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus jelas akan menarik investor.
Pertanyaanya jika Blora mau ? Kapan ide ini harus dimulai di eksekusi?
Penulis : Seno Margo Utomo
Strategi Pemkab Blora dalam mengantisipasi penurunan TKD tahun 2026 patut menjadi perhatian serius.
Penurunan TKD akan berdampak langsung terhadap kinerja ASN dan kualitas pelayanan publik.
Oleh karena itu, langkah preventif harus dilakukan sejak dini agar tidak terjadi gejolak di kemudian hari.
Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Belanja daerah sebaiknya lebih diprioritaskan pada sektor produktif yang memberi manfaat jangka panjang.
Pemkab juga perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja ASN secara lebih objektif.
Dengan begitu, pemberian TKD benar-benar didasarkan pada prestasi dan capaian kerja.
Selain itu, inovasi digitalisasi birokrasi bisa menjadi solusi untuk menekan biaya operasional.
Pemanfaatan sistem informasi terintegrasi akan membuat pelayanan lebih efektif dan efisien.
Pemkab Blora juga perlu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Sumber dana lain, misalnya melalui dana insentif daerah, harus dioptimalkan.
Strategi berikutnya adalah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Pengelolaan potensi sektor pertanian, migas, dan pariwisata bisa menjadi motor penggerak.
Jika PAD meningkat, maka ketergantungan terhadap dana transfer pusat bisa dikurangi.
Selain itu, Pemkab perlu memberikan sosialisasi yang jelas kepada ASN.
ASN harus memahami kondisi fiskal daerah sehingga mereka tetap termotivasi bekerja maksimal.
Transparansi dalam pengelolaan TKD juga penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Strategi komunikasi publik yang baik akan memperkuat kepercayaan pegawai kepada pemerintah daerah.
Pemkab juga bisa mengembangkan skema reward non-finansial untuk menjaga semangat ASN.
Misalnya, penghargaan kinerja, kesempatan pelatihan, atau promosi jabatan yang transparan.
Dengan begitu, motivasi kerja tidak hanya bergantung pada TKD semata.
Langkah lain yang penting adalah melakukan efisiensi struktur organisasi.
Posisi dan jabatan yang tumpang tindih perlu dievaluasi agar anggaran tidak terbuang sia-sia.
Selain itu, Pemkab Blora perlu melakukan perencanaan jangka panjang berbasis data.
Analisis fiskal yang akurat akan membantu dalam menyusun skenario pengelolaan TKD hingga 2026.
Jika semua strategi ini dijalankan, penurunan TKD 2026 dapat diantisipasi dengan baik.
Tujuannya bukan hanya menjaga kesejahteraan ASN, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Blora.
Terimakasih masukannya.
“Langkah strategis yang diambil Pemkab Blora untuk mengantisipasi penurunan TKD pada tahun 2026 patut diapresiasi. Dengan adanya regulasi baru terkait efisiensi anggaran daerah, Pemkab Blora berusaha menyeimbangkan kebutuhan belanja pegawai dengan program pembangunan yang tetap pro-rakyat. Strategi seperti optimalisasi kinerja, penataan belanja pegawai, serta peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) menjadi kunci agar kesejahteraan ASN tetap terjaga tanpa mengganggu prioritas pembangunan. Harapannya, langkah antisipatif ini dapat dilaksanakan secara konsisten sehingga tidak hanya mampu menekan dampak penurunan TKD, tetapi juga mendorong budaya kerja ASN yang lebih produktif dan efesien.
SMPN 1 Tunjungan menyambut kunjungan Tim Penilai PMI Kabupaten Blora untuk visitasi lomba PMR Madya. Kepala Sekolah, Parjo, mengucapkan selamat datang dan terima kasih. SMPN 1 Tunjungan ikut lomba ini sebagai upaya memajukan ekstrakurikuler PMR, setelah tiga tahun berbenah, dan berhasil meraih juara ketiga. Ain Amalia, pembina ekstrakurikuler, menjelaskan tentang PMR kepada Tim Penilai. Ia berharap ada bimbingan agar kegiatan PMR semakin berkualitas, karena ini penting untuk menumbuhkan kepedulian sosial siswa, sesuai slogan sekolah “ojo leren dadi wong apik” (jangan berhenti jadi orang baik). Ketua Tim Penilai, Dwi Puji Rahayu, menjelaskan bahwa penilaian dimulai dengan pemeriksaan dokumen. Dari 24 sekolah yang ikut, sekitar 50% mengikuti lomba PMR Madya, yang bertujuan memotivasi dan menjaga keberadaan PMR. Visitasi ini fokus pada penilaian dokumen PMR, dan Dwi Puji Rahayu berharap slogan sekolah dapat diterapkan dengan sungguh-sungguh. Ain Amalia Rachmawati juga menambahkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler PMR berjalan rutin dan siswa antusias, bahkan membantu kelancaran upacara. Dokumen yang disiapkan meliputi administrasi, keterlibatan dalam keputusan, prestasi, Tri Bhakti, perekrutan, dan pelatihan. Diharapkan kunjungan ini membawa dampak positif bagi pengembangan PMR di SMPN 1 Tunjungan
13 September 2025 pukul 12.42 am
Strategi Pemkab Blora dalam mengantisipasi penurunan TKD tahun 2026 patut menjadi perhatian serius.
Penurunan TKD akan berdampak langsung terhadap kinerja ASN dan kualitas pelayanan publik.
Oleh karena itu, langkah preventif harus dilakukan sejak dini agar tidak terjadi gejolak di kemudian hari.
Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Belanja daerah sebaiknya lebih diprioritaskan pada sektor produktif yang memberi manfaat jangka panjang.
Pemkab juga perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja ASN secara lebih objektif.
Dengan begitu, pemberian TKD benar-benar didasarkan pada prestasi dan capaian kerja.
Selain itu, inovasi digitalisasi birokrasi bisa menjadi solusi untuk menekan biaya operasional.
Pemanfaatan sistem informasi terintegrasi akan membuat pelayanan lebih efektif dan efisien.
Pemkab Blora juga perlu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Sumber dana lain, misalnya melalui dana insentif daerah, harus dioptimalkan.
Strategi berikutnya adalah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Pengelolaan potensi sektor pertanian, migas, dan pariwisata bisa menjadi motor penggerak.
Jika PAD meningkat, maka ketergantungan terhadap dana transfer pusat bisa dikurangi.
Selain itu, Pemkab perlu memberikan sosialisasi yang jelas kepada ASN.
ASN harus memahami kondisi fiskal daerah sehingga mereka tetap termotivasi bekerja maksimal.
Transparansi dalam pengelolaan TKD juga penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Strategi komunikasi publik yang baik akan memperkuat kepercayaan pegawai kepada pemerintah daerah.
Pemkab juga bisa mengembangkan skema reward non-finansial untuk menjaga semangat ASN.
Misalnya, penghargaan kinerja, kesempatan pelatihan, atau promosi jabatan yang transparan.
Dengan begitu, motivasi kerja tidak hanya bergantung pada TKD semata.
Langkah lain yang penting adalah melakukan efisiensi struktur organisasi.
Posisi dan jabatan yang tumpang tindih perlu dievaluasi agar anggaran tidak terbuang sia-sia.
Selain itu, Pemkab Blora perlu melakukan perencanaan jangka panjang berbasis data.
Analisis fiskal yang akurat akan membantu dalam menyusun skenario pengelolaan TKD hingga 2026.
Jika semua strategi ini dijalankan, penurunan TKD 2026 dapat diantisipasi dengan baik.
Tujuannya bukan hanya menjaga kesejahteraan ASN, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Blora.
9 September 2025 pukul 9:30 am
Strategi Pemkab Blora dalam mengantisipasi penurunan TKD tahun 2026 patut menjadi perhatian serius.
Penurunan TKD akan berdampak langsung terhadap kinerja ASN dan kualitas pelayanan publik.
Oleh karena itu, langkah preventif harus dilakukan sejak dini agar tidak terjadi gejolak di kemudian hari.
Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Belanja daerah sebaiknya lebih diprioritaskan pada sektor produktif yang memberi manfaat jangka panjang.
Pemkab juga perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja ASN secara lebih objektif.
Dengan begitu, pemberian TKD benar-benar didasarkan pada prestasi dan capaian kerja.
Selain itu, inovasi digitalisasi birokrasi bisa menjadi solusi untuk menekan biaya operasional.
Pemanfaatan sistem informasi terintegrasi akan membuat pelayanan lebih efektif dan efisien.
Pemkab Blora juga perlu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Sumber dana lain, misalnya melalui dana insentif daerah, harus dioptimalkan.
Strategi berikutnya adalah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Pengelolaan potensi sektor pertanian, migas, dan pariwisata bisa menjadi motor penggerak.
Jika PAD meningkat, maka ketergantungan terhadap dana transfer pusat bisa dikurangi.
Selain itu, Pemkab perlu memberikan sosialisasi yang jelas kepada ASN.
ASN harus memahami kondisi fiskal daerah sehingga mereka tetap termotivasi bekerja maksimal.
Transparansi dalam pengelolaan TKD juga penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Strategi komunikasi publik yang baik akan memperkuat kepercayaan pegawai kepada pemerintah daerah.
Pemkab juga bisa mengembangkan skema reward non-finansial untuk menjaga semangat ASN.
Misalnya, penghargaan kinerja, kesempatan pelatihan, atau promosi jabatan yang transparan.
Dengan begitu, motivasi kerja tidak hanya bergantung pada TKD semata.
Langkah lain yang penting adalah melakukan efisiensi struktur organisasi.
Posisi dan jabatan yang tumpang tindih perlu dievaluasi agar anggaran tidak terbuang sia-sia.
Selain itu, Pemkab Blora perlu melakukan perencanaan jangka panjang berbasis data.
Analisis fiskal yang akurat akan membantu dalam menyusun skenario pengelolaan TKD hingga 2026.
Jika semua strategi ini dijalankan, penurunan TKD 2026 dapat diantisipasi dengan baik.
Tujuannya bukan hanya menjaga kesejahteraan ASN, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Blora.
Selain bertentangan dengan semangat desentralisasi fiskal, efek dari resentralisasi anggaran membuat ruang fiskal pemda (pemerintah daerah) makin sempit,” ujar Bhima dalam keterangannya dikutip dari Kontan, Senin (18/8/2025).
Menurut Bhima, pemda jelas akan mengambil cara instan seperti menaikkan pajak dan retribusi secara signifikan. Dalam skenario itu, tentu masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. “Yang jadi korban adalah rumah tangga dan UMKM karena dikejar kenaikan tarif pajak,” terangnya.
Rencana kebijakan Pemerintah pusat untuk menurunkan TKD senilai 24% jelas membebani daerah. Penetapan alokasi transfer keuangan daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang hanya sebesar Rp 650 triliun, turun sekitar 29,34 % dibandingkan realisasi dalam APBN 2025 yang mencapai Rp 919 triliun Hal ini jelas akan menekan postur APBD di daerah
Tim Penilai PMR di SMPN 1 Tunjungan:
Kunjungan Tim Penilai Lomba PMR Madya PMI Kabupaten Blora ke SMPN 1 Tunjungan menjadi momen penting dalam upaya memperkuat peran ekstrakurikuler PMR di sekolah. Kehadiran tim penilai tidak hanya untuk mengevaluasi, tetapi juga memberi semangat baru bagi siswa dan guru pembina agar lebih serius mengembangkan kegiatan PMR.
Semangat Kepala Sekolah Parjo yang menyampaikan ucapan terima kasih serta capaian juara tiga tingkat kabupaten menunjukkan bahwa sekolah telah bekerja keras membangun kualitas PMR. Hal ini membuktikan bahwa ekstrakurikuler tersebut mendapat perhatian khusus karena mampu mendidik siswa menjadi pribadi yang peduli dan bertanggung jawab.
Apa yang disampaikan oleh Dwi Puji Rahayu selaku Ketua Tim Penilai menegaskan bahwa lomba ini lebih menekankan pada motivasi, bukan semata-mata persaingan. Dengan melibatkan puluhan sekolah, kegiatan ini menjadi wadah untuk menjaga eksistensi PMR sekaligus memperkuat reputasi PMI di tingkat pelajar.
Penjelasan Ain Amalia Rachmawati sebagai pembina juga menambah gambaran nyata tentang manfaat PMR. Mulai dari melatih keterampilan pertolongan pertama hingga mendukung kelancaran kegiatan sekolah, semua itu menunjukkan bahwa PMR benar-benar bermanfaat bagi siswa. Harapannya, dengan adanya visitasi ini, PMR di SMPN 1 Tunjungan semakin berkembang dan menjadi teladan bagi sekolah lain di Kabupaten Blora
“Rencana pemerintah pusat menurunkan TKD sebesar 24% jelas akan membebani daerah Blora dan membuat ruang fiskal Pemkab Blora semakin sempit.”
“Pemkab Blora harus siap menghadapi penurunan TKD yang signifikan dan mencari strategi untuk mengatasinya, seperti meningkatkan investasi daerah.”
“Investasi daerah dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.”
“Blora memiliki potensi besar untuk menarik investasi dengan kekayaan SDA Migas dan infrastruktur yang modern, seperti bandara dan double track kereta api.”
“Pengembangan Kawasan Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus dapat menjadi strategi untuk menarik investor dan meningkatkan pendapatan daerah.”
“Pemkab Blora harus mulai menyusun strategi untuk meningkatkan investasi daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap TKD.”
“Kerjasama antar lembaga dan swasta sangat penting dalam meningkatkan investasi daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi.”
“Pemerintah pusat harus mempertimbangkan dampak penurunan TKD terhadap daerah dan masyarakat, serta memberikan dukungan untuk meningkatkan investasi daerah.”
“Desentralisasi fiskal seharusnya memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola keuangan sendiri dan meningkatkan kemandirian fiskal.”
“Rencana penurunan TKD akan membuat Pemkab Blora menghadapi dua masalah besar: berkurangnya belanja pegawai dan dana pembangunan, serta terancamnya pembayaran pinjaman daerah.”
“Pemkab Blora harus berani mengambil keputusan untuk meningkatkan investasi daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap TKD.”
“Investasi daerah dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”
“Pemerintah pusat harus mendukung upaya daerah untuk meningkatkan investasi dan mengurangi ketergantungan terhadap TKD.”
“Blora memiliki keunggulan dalam menarik investasi dengan SDA Migas, infrastruktur modern, dan lahan hutan yang luas.”
“Pemkab Blora harus mulai mempromosikan daerahnya sebagai destinasi investasi yang menarik dan meningkatkan kesadaran investor.”
“Penguatan tata kelola dan kepastian hukum sangat penting dalam meningkatkan investasi daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi.”
“Pemkab Blora harus siap menghadapi tantangan dan peluang dalam meningkatkan investasi daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap TKD.”
“Investasi daerah dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Blora dan mengurangi kemiskinan.”
“Pemkab Blora harus mempertimbangkan strategi untuk meningkatkan investasi daerah, seperti pengembangan sektor unggulan dan klaster industri.”
“Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efektif, Pemkab Blora dapat meningkatkan investasi daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap TKD, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”
“Rencana pemerintah pusat menurunkan TKD sebesar 24% jelas akan membebani daerah Blora dan membuat ruang fiskal Pemkab Blora semakin sempit.”
“Pemkab Blora harus siap menghadapi penurunan TKD yang signifikan dan mencari strategi untuk mengatasinya, seperti meningkatkan investasi daerah.”
“Investasi daerah dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.”
“Blora memiliki potensi besar untuk menarik investasi dengan kekayaan SDA Migas dan infrastruktur yang modern, seperti bandara dan double track kereta api.”
“Pengembangan Kawasan Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus dapat menjadi strategi untuk menarik investor dan meningkatkan pendapatan daerah.”
“Pemkab Blora harus mulai menyusun strategi untuk meningkatkan investasi daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap TKD.”
“Kerjasama antar lembaga dan swasta sangat penting dalam meningkatkan investasi daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi.”
“Pemerintah pusat harus mempertimbangkan dampak penurunan TKD terhadap daerah dan masyarakat, serta memberikan dukungan untuk meningkatkan investasi daerah.”
“Desentralisasi fiskal seharusnya memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola keuangan sendiri dan meningkatkan kemandirian fiskal.”
“Rencana penurunan TKD akan membuat Pemkab Blora menghadapi dua masalah besar: berkurangnya belanja pegawai dan dana pembangunan, serta terancamnya pembayaran pinjaman daerah.”
“Pemkab Blora harus berani mengambil keputusan untuk meningkatkan investasi daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap TKD.”
“Investasi daerah dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”
. “Pemerintah pusat harus mendukung upaya daerah untuk meningkatkan investasi dan mengurangi ketergantungan terhadap TKD.”
. “Blora memiliki keunggulan dalam menarik investasi dengan SDA Migas, infrastruktur modern, dan lahan hutan yang luas.”
“Pemkab Blora harus mulai mempromosikan daerahnya sebagai destinasi investasi yang menarik dan meningkatkan kesadaran investor.”
“Penguatan tata kelola dan kepastian hukum sangat penting dalam meningkatkan investasi daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi.”
“Pemkab Blora harus siap menghadapi tantangan dan peluang dalam meningkatkan investasi daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap TKD.”
. “Investasi daerah dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Blora dan mengurangi kemiskinan.”
. “Pemkab Blora harus mempertimbangkan strategi untuk meningkatkan investasi daerah, seperti pengembangan sektor unggulan dan klaster industri.”
“Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efektif, Pemkab Blora dapat meningkatkan investasi daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap TKD, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”
Nama: Ahmad Jainuri Anwar
Absen:03
Kelas:IX H
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak. Ada beberapa strategi utama yang dapat diterapkan guna meningkatkan investasi di daerah:
Skenario atau proposal investasi Daerah yang menarik investor
Penguatan Tata Kelola dan Kepastian Hukum serta Penyederhanaan Regulasi, Promosi dan Branding Daerah, Pengembangan Sektor Unggulan dan Klaster Industri, Kerjasama Antar Lembaga dan Swasta.
Blora punya keunggulan dalam menarik investasi karena Blora kaya SDA Migas yang bisa menjadi sumber energi industri berupa BBM dan listrik murah. Blora juga punya sarana infrastruktur transportasi dan logistik yang modern berupa bandara dan double track kereta api.
Selain itu Blora punya lahan hutan yang luas dan bisa menjadi lahan industri yang murah. Disamping SDM yang melimpah dengan UMR yang kompetitif.
Nama:Agus Widianto
Absen:01
Kelas:9H
Komentar=Strategi Pemkab Blora dalam mengantisipasi penurunan TKD tahun 2026 patut menjadi perhatian serius.
Penurunan TKD akan berdampak langsung terhadap kinerja ASN dan kualitas pelayanan publik.
Oleh karena itu, langkah preventif harus dilakukan sejak dini agar tidak terjadi gejolak di kemudian hari.
Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Belanja daerah sebaiknya lebih diprioritaskan pada sektor produktif yang memberi manfaat jangka panjang.
Pemkab juga perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja ASN secara lebih objektif.
Dengan begitu, pemberian TKD benar-benar didasarkan pada prestasi dan capaian kerja.
Selain itu, inovasi digitalisasi birokrasi bisa menjadi solusi untuk menekan biaya operasional.
Pemanfaatan sistem informasi terintegrasi akan membuat pelayanan lebih efektif dan efisien.
Pemkab Blora juga perlu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Sumber dana lain, misalnya melalui dana insentif daerah, harus dioptimalkan.
Strategi berikutnya adalah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Pengelolaan potensi sektor pertanian, migas, dan pariwisata bisa menjadi motor penggerak.
Jika PAD meningkat, maka ketergantungan terhadap dana transfer pusat bisa dikurangi.
Selain itu, Pemkab perlu memberikan sosialisasi yang jelas kepada ASN.
ASN harus memahami kondisi fiskal daerah sehingga mereka tetap termotivasi bekerja maksimal.
Transparansi dalam pengelolaan TKD juga penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Strategi komunikasi publik yang baik akan memperkuat kepercayaan pegawai kepada pemerintah daerah.
Pemkab juga bisa mengembangkan skema reward non-finansial untuk menjaga semangat ASN.
Misalnya, penghargaan kinerja, kesempatan pelatihan, atau promosi jabatan yang transparan.
Dengan begitu, motivasi kerja tidak hanya bergantung pada TKD semata.
Langkah lain yang penting adalah melakukan efisiensi struktur organisasi.
Posisi dan jabatan yang tumpang tindih perlu dievaluasi agar anggaran tidak terbuang sia-sia.
Selain itu, Pemkab Blora perlu melakukan perencanaan jangka panjang berbasis data.
NAMA: Danang
no absen: 7
kelas: 9H
1. Artikel Juang Merdeka membahas strategi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora dalam menghadapi penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) tahun 2026.
2. Penurunan TKD ini cukup signifikan karena mencapai sekitar 413 miliar rupiah, yang otomatis berdampak besar pada struktur APBD Blora.
3. Salah satu poin penting yang diangkat adalah berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas hingga 70%, dari 120 miliar pada 2025 menjadi hanya 37 miliar di 2026.
4. Situasi ini tentu mengancam keberlanjutan pembangunan, terutama karena sebagian DBH Migas digunakan untuk membayar pinjaman infrastruktur ke Bank Jateng.
5. Artikel tersebut menyebutkan ada dua masalah utama: berkurangnya belanja pegawai serta terancamnya pembayaran pinjaman pembangunan.
6. Hal ini menunjukkan bahwa dampak penurunan TKD tidak hanya soal pengurangan program pembangunan, tetapi juga soal kredibilitas fiskal pemerintah daerah.
7. Bhima Yudhistira dari Celios menegaskan bahwa kebijakan resentralisasi fiskal bertentangan dengan semangat desentralisasi yang sudah lama diperjuangkan.
8. Penurunan alokasi TKD ini juga membuat ruang fiskal Pemkab semakin sempit, sehingga langkah instan seperti menaikkan pajak daerah berpotensi diambil.
9. Namun, seperti yang ditulis artikel, menaikkan pajak dan retribusi hanya akan menekan masyarakat kecil, terutama rumah tangga dan UMKM.
10. Strategi jangka pendek seperti efisiensi anggaran tentu diperlukan, tetapi tidak cukup untuk mengatasi penurunan drastis dalam jangka panjang.
11. Oleh karena itu, artikel Juang Merdeka menekankan pentingnya sektor investasi sebagai solusi jangka panjang.
12. Investasi daerah dipandang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memperluas basis pajak tanpa membebani rakyat langsung.
13. Blora sendiri memiliki modal besar untuk menarik investor, seperti kekayaan sumber daya migas yang dapat menunjang kebutuhan energi industri.
14. Selain itu, infrastruktur transportasi seperti bandara dan jalur kereta api ganda menjadi nilai tambah dalam memperkuat konektivitas logistik.
15. Potensi lahan hutan yang luas juga bisa diarahkan untuk kawasan industri dengan biaya lahan yang relatif murah.
16. SDM Blora yang melimpah dengan upah yang kompetitif bisa menjadi daya tarik tambahan bagi investor.
17. Namun, keberhasilan menarik investasi tidak hanya bergantung pada potensi sumber daya, melainkan juga pada tata kelola pemerintahan.
18. Karena itu, Pemkab Blora perlu memperbaiki kepastian hukum, penyederhanaan regulasi, dan melakukan promosi daerah yang lebih agresif.
19. Artikel ini dengan tepat menegaskan bahwa strategi investasi harus dirangkai dalam konsep kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus.
20. Jika langkah ini dilakukan secara konsisten, Blora tidak hanya bisa bertahan dari dampak penurunan TKD, tetapi juga tumbuh menjadi pusat ekonomi baru yang mandiri.
SAILA NUR RAMADHANI (26) Kelas :9H
Artikel yang membahas mengenai rencana pemerintah pusat untuk menurunkan Transfer Keuangan Daerah (TKD) memunculkan banyak pandangan kritis. Menurut opini saya, kebijakan ini dapat menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat jika tidak diiringi dengan langkah antisipatif yang matang. Konsep desentralisasi fiskal sejatinya bertujuan memberikan kewenangan dan keleluasaan daerah dalam mengelola keuangan. Namun, pemangkasan TKD justru membuat ruang fiskal daerah semakin sempit dan rentan.
Saya menilai bahwa dampak langsung dari kebijakan ini adalah meningkatnya beban fiskal pemerintah daerah. Ketika anggaran dari pusat berkurang, daerah secara otomatis akan mencari sumber pemasukan baru, terutama melalui pajak dan retribusi. Konsekuensinya, masyarakat dan pelaku usaha kecil menengah akan merasakan dampak kenaikan beban pajak tersebut. Hal ini berpotensi melemahkan daya saing UMKM yang sejauh ini menjadi penopang utama ekonomi daerah.
Selain itu, saya berpendapat bahwa rencana pemangkasan TKD dapat mengganggu iklim investasi. Investor tentu mempertimbangkan faktor biaya ketika akan menanamkan modal. Jika daerah terpaksa menaikkan pajak atau biaya perizinan, investor bisa enggan masuk. Akibatnya, potensi pembangunan ekonomi daerah akan terhambat, dan lapangan pekerjaan baru menjadi semakin terbatas.
Dari perspektif pembangunan, saya juga khawatir pengurangan TKD dapat menyebabkan perlambatan realisasi program-program strategis. Infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di daerah membutuhkan dana besar yang tidak semuanya bisa dipenuhi melalui Pendapatan Asli Daerah. Jika dana transfer menurun drastis, kualitas pelayanan publik dapat ikut terpengaruh.
Memang benar, pemerintah pusat beralasan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah. Namun menurut pandangan saya, kemandirian fiskal tidak dapat dicapai secara instan. Daerah dengan basis ekonomi yang kuat mungkin mampu menyesuaikan, tetapi daerah dengan PAD rendah akan sangat kesulitan. Justru, kebijakan ini berpotensi memperlebar ketimpangan antar daerah.
Menurut saya, kebijakan penurunan TKD ini sebaiknya dilaksanakan secara bertahap dengan strategi transisi yang jelas. Pemerintah pusat harus memberikan dukungan teknis, pendampingan, dan insentif bagi daerah agar mampu mengembangkan potensi ekonomi lokalnya. Tanpa dukungan tersebut, kebijakan ini akan menjadi beban dan bukannya solusi.
Opini saya juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemandirian fiskal daerah dan tanggung jawab pemerintah pusat dalam memastikan pemerataan pembangunan.
Saila Nur Ramadhani 9h/26
Artikel yang membahas mengenai rencana pemerintah pusat untuk menurunkan Transfer Keuangan Daerah (TKD) memunculkan banyak pandangan kritis. Menurut opini saya, kebijakan ini dapat menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat jika tidak diiringi dengan langkah antisipatif yang matang. Konsep desentralisasi fiskal sejatinya bertujuan memberikan kewenangan dan keleluasaan daerah dalam mengelola keuangan. Namun, pemangkasan TKD justru membuat ruang fiskal daerah semakin sempit dan rentan.
Saya menilai bahwa dampak langsung dari kebijakan ini adalah meningkatnya beban fiskal pemerintah daerah. Ketika anggaran dari pusat berkurang, daerah secara otomatis akan mencari sumber pemasukan baru, terutama melalui pajak dan retribusi. Konsekuensinya, masyarakat dan pelaku usaha kecil menengah akan merasakan dampak kenaikan beban pajak tersebut. Hal ini berpotensi melemahkan daya saing UMKM yang sejauh ini menjadi penopang utama ekonomi daerah.
Selain itu, saya berpendapat bahwa rencana pemangkasan TKD dapat mengganggu iklim investasi. Investor tentu mempertimbangkan faktor biaya ketika akan menanamkan modal. Jika daerah terpaksa menaikkan pajak atau biaya perizinan, investor bisa enggan masuk. Akibatnya, potensi pembangunan ekonomi daerah akan terhambat, dan lapangan pekerjaan baru menjadi semakin terbatas.
Dari perspektif pembangunan, saya juga khawatir pengurangan TKD dapat menyebabkan perlambatan realisasi program-program strategis. Infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di daerah membutuhkan dana besar yang tidak semuanya bisa dipenuhi melalui Pendapatan Asli Daerah. Jika dana transfer menurun drastis, kualitas pelayanan publik dapat ikut terpengaruh.
Memang benar, pemerintah pusat beralasan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah. Namun menurut pandangan saya, kemandirian fiskal tidak dapat dicapai secara instan. Daerah dengan basis ekonomi yang kuat mungkin mampu menyesuaikan, tetapi daerah dengan PAD rendah akan sangat kesulitan. Justru, kebijakan ini berpotensi memperlebar ketimpangan antar daerah.
Menurut saya, kebijakan penurunan TKD ini sebaiknya dilaksanakan secara bertahap dengan strategi transisi yang jelas. Pemerintah pusat harus memberikan dukungan teknis, pendampingan, dan insentif bagi daerah agar mampu mengembangkan potensi ekonomi lokalnya. Tanpa dukungan tersebut, kebijakan ini akan menjadi beban dan bukannya solusi.
Opini saya juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemandirian fiskal daerah dan tanggung jawab pemerintah pusat dalam memastikan pemerataan pembangunan. Pemangkasan TKD tanpa solusi konkret hanya akan menambah kesenjangan sosial ekonomi. Masyarakat
Saila Nur Ramadhani 9h/26
Artikel yang membahas mengenai rencana pemerintah pusat untuk menurunkan Transfer Keuangan Daerah (TKD) memunculkan banyak pandangan kritis. Menurut opini saya, kebijakan ini dapat menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat jika tidak diiringi dengan langkah antisipatif yang matang. Konsep desentralisasi fiskal sejatinya bertujuan memberikan kewenangan dan keleluasaan daerah dalam mengelola keuangan. Namun, pemangkasan TKD justru membuat ruang fiskal daerah semakin sempit dan rentan.
Saya menilai bahwa dampak langsung dari kebijakan ini adalah meningkatnya beban fiskal pemerintah daerah. Ketika anggaran dari pusat berkurang, daerah secara otomatis akan mencari sumber pemasukan baru, terutama melalui pajak dan retribusi. Konsekuensinya, masyarakat dan pelaku usaha kecil menengah akan merasakan dampak kenaikan beban pajak tersebut. Hal ini berpotensi melemahkan daya saing UMKM yang sejauh ini menjadi penopang utama ekonomi daerah.
Selain itu, saya berpendapat bahwa rencana pemangkasan TKD dapat mengganggu iklim investasi. Investor tentu mempertimbangkan faktor biaya ketika akan menanamkan modal. Jika daerah terpaksa menaikkan pajak atau biaya perizinan, investor bisa enggan masuk. Akibatnya, potensi pembangunan ekonomi daerah akan terhambat, dan lapangan pekerjaan baru menjadi semakin terbatas.
Dari perspektif pembangunan, saya juga khawatir pengurangan TKD dapat menyebabkan perlambatan realisasi program-program strategis. Infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di daerah membutuhkan dana besar yang tidak semuanya bisa dipenuhi melalui Pendapatan Asli Daerah. Jika dana transfer menurun drastis, kualitas pelayanan publik dapat ikut terpengaruh.
Memang benar, pemerintah pusat beralasan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah. Namun menurut pandangan saya, kemandirian fiskal tidak dapat dicapai secara instan. Daerah dengan basis ekonomi yang kuat mungkin mampu menyesuaikan, tetapi daerah dengan PAD rendah akan sangat kesulitan. Justru, kebijakan ini berpotensi memperlebar ketimpangan antar daerah.
Menurut saya, kebijakan penurunan TKD ini sebaiknya dilaksanakan secara bertahap dengan strategi transisi yang jelas. Pemerintah pusat harus memberikan dukungan teknis, pendampingan, dan insentif bagi daerah agar mampu mengembangkan potensi ekonomi lokalnya. Tanpa dukungan tersebut, kebijakan ini akan menjadi beban dan bukannya solusi.
Opini saya juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemandirian fiskal daerah dan tanggung jawab pemerintah pusat dalam memastikan pemerataan pembangunan.
Saila Nur Ramadhani 9h/26
Artikel yang membahas mengenai rencana pemerintah pusat untuk menurunkan Transfer Keuangan Daerah (TKD) memunculkan banyak pandangan kritis. Menurut opini saya, kebijakan ini dapat menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat jika tidak diiringi dengan langkah antisipatif yang matang. Konsep desentralisasi fiskal sejatinya bertujuan memberikan kewenangan dan keleluasaan daerah dalam mengelola keuangan. Namun, pemangkasan TKD justru membuat ruang fiskal daerah semakin sempit dan rentan.
Saya menilai bahwa dampak langsung dari kebijakan ini adalah meningkatnya beban fiskal pemerintah daerah. Ketika anggaran dari pusat berkurang, daerah secara otomatis akan mencari sumber pemasukan baru, terutama melalui pajak dan retribusi. Konsekuensinya, masyarakat dan pelaku usaha kecil menengah akan merasakan dampak kenaikan beban pajak tersebut. Hal ini berpotensi melemahkan daya saing UMKM yang sejauh ini menjadi penopang utama ekonomi daerah.
Selain itu, saya berpendapat bahwa rencana pemangkasan TKD dapat mengganggu iklim investasi. Investor tentu mempertimbangkan faktor biaya ketika akan menanamkan modal. Jika daerah terpaksa menaikkan pajak atau biaya perizinan, investor bisa enggan masuk. Akibatnya, potensi pembangunan ekonomi daerah akan terhambat, dan lapangan pekerjaan baru menjadi semakin terbatas.
Dari perspektif pembangunan, saya juga khawatir pengurangan TKD dapat menyebabkan perlambatan realisasi program-program strategis. Infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di daerah membutuhkan dana besar yang tidak semuanya bisa dipenuhi melalui Pendapatan Asli Daerah. Jika dana transfer menurun drastis, kualitas pelayanan publik dapat ikut terpengaruh.
Memang benar, pemerintah pusat beralasan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah. Namun menurut pandangan saya, kemandirian fiskal tidak dapat dicapai secara instan. Daerah dengan basis ekonomi yang kuat mungkin mampu menyesuaikan, tetapi daerah dengan PAD rendah akan sangat kesulitan. Justru, kebijakan ini berpotensi memperlebar ketimpangan antar daerah.
Menurut saya, kebijakan penurunan TKD ini sebaiknya dilaksanakan secara bertahap dengan strategi transisi yang jelas. Pemerintah pusat harus memberikan dukungan teknis, pendampingan, dan insentif bagi daerah agar mampu mengembangkan potensi ekonomi lokalnya. Tanpa dukungan tersebut, kebijakan ini akan menjadi beban dan bukannya solusi.
Opini saya juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemandirian fiskal daerah dan tanggung jawab pemerintah pusat dalam memastikan pemerataan pembangunan.
Kebijakan pengurangan TKD juga berisiko menimbulkan ketidakstabilan fiskal di daerah yang masih sangat bergantung pada transfer dari pusat. Jika tidak ada kebijakan kompensasi yang adil, pelayanan publik terutama di daerah terpencil dapat semakin tertinggal dibandingkan daerah maju. Pemerintah pusat seharusnya menggunakan pendekatan kolaboratif, bukan sekadar instruktif, dalam mengatur hubungan keuangan dengan daerah. Penurunan TKD bahkan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah karena anggaran pembangunan tidak lagi memadai. Oleh sebab itu, saya meyakini bahwa kebijakan ini perlu ditinjau ulang agar tujuan awal untuk mendorong kemandirian fiskal daerah tidak justru berubah menjadi beban baru bagi rakyat.
Dava 9D kalangan
1. *Untuk postingan media sosial teman:*
– “Keren banget! 😊”
– “Bagus sekali fotonya! 👍”
2. *Untuk review produk:*
– “Produknya bagus, sesuai ekspektasi! 👍”
– “Sangat puas dengan pelayanan dan kualitasnya! 😊”
3. *Untuk postingan inspiratif:*
– “Inspiratif sekali! Terima kasih sudah berbagi. 🙏”
– “Mantap! Semangat terus! 💪”
Dava 9D no 07 kalangan
1. *Untuk postingan media sosial teman:*
– “Keren banget! 😊”
– “Bagus sekali fotonya! 👍”
2. *Untuk review produk:*
– “Produknya bagus, sesuai ekspektasi! 👍”
– “Sangat puas dengan pelayanan dan kualitasnya! 😊”
3. *Untuk postingan inspiratif:*
– “Inspiratif sekali! Terima kasih sudah berbagi. 🙏”
– “Mantap! Semangat terus! 💪”
Danu/desa sukorejo
Tentu. Teks tersebut membahas mengenai strategi Pemerintah Kabupaten Blora dalam mengantisipasi penurunan Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) di tahun 2026. Penurunan TKD ini diprediksi akan sangat membebani Blora, terutama karena berpotensi mengancam pembayaran pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur dan mengurangi belanja pegawai serta dana pembangunan.
Untuk mengatasi hal ini, Blora diharapkan tidak hanya fokus pada efisiensi belanja jangka pendek, tetapi juga melirik investasi sebagai solusi jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengatasi masalah pengangguran serta kemiskinan. Teks ini menyoroti bahwa Blora memiliki potensi besar untuk menarik investasi, seperti sumber daya alam migas, infrastruktur transportasi modern, lahan hutan yang luas, dan SDM yang kompetitif.
Secara keseluruhan, artikel ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang tantangan fiskal yang dihadapi Blora dan mengusulkan solusi strategis melalui investasi daerah.
Danu
No=1
Kelas=lX D
Desa sukorejo
Tentu. Teks tersebut membahas mengenai strategi Pemerintah Kabupaten Blora dalam mengantisipasi penurunan Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) di tahun 2026. Penurunan TKD ini diprediksi akan sangat membebani Blora, terutama karena berpotensi mengancam pembayaran pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur dan mengurangi belanja pegawai serta dana pembangunan.
Untuk mengatasi hal ini, Blora diharapkan tidak hanya fokus pada efisiensi belanja jangka pendek, tetapi juga melirik investasi sebagai solusi jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengatasi masalah pengangguran serta kemiskinan. Teks ini menyoroti bahwa Blora memiliki potensi besar untuk menarik investasi, seperti sumber daya alam migas, infrastruktur transportasi modern, lahan hutan yang luas, dan SDM yang kompetitif.
Secara keseluruhan, artikel ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang tantangan fiskal yang dihadapi Blora dan mengusulkan solusi strategis melalui investasi daerah.
mengenai strategi Pemkab Blora mengantisipasi penurunan TKD 2026:
1. “Kebijakan Pemkab Blora untuk mengantisipasi penurunan TKD 2026 ini sangat penting. Semoga strategi yang diambil bisa efektif dan tidak memberatkan masyarakat.”
2. “Penurunan TKD memang menjadi tantangan bagi daerah. Semoga Pemkab Blora bisa mencari solusi yang inovatif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini.”
3. “Saya setuju dengan pendapat Bapak Bhima Yudhistira Adhinegara bahwa penurunan TKD bisa membebani masyarakat. Semoga Pemkab Blora bisa mempertimbangkan hal ini dalam mengambil kebijakan.”
4. “Penting bagi Pemkab Blora untuk transparan dalam mengelola keuangan daerah, terutama dalam menghadapi penurunan TKD. Masyarakat perlu tahu bagaimana anggaran digunakan dan apa dampaknya bagi pembangunan daerah.”
5. “Semoga Pemkab Blora bisa memanfaatkan potensi daerah secara optimal untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada TKD. Pengembangan sektor pariwisata dan UMKM bisa menjadi salah satu solusi.”
6. “Saya berharap Pemkab Blora bisa melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan daerah. Dengan begitu, kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”
7. “Penurunan TKD memang menjadi perhatian serius bagi banyak daerah di Indonesia. Semoga Pemkab Blora bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghadapi tantangan ini.”
8. “Saya mendukung langkah Pemkab Blora untuk mencari cara meningkatkan pendapatan daerah secara mandiri. Dengan begitu, daerah bisa lebih berdaya dan tidak terlalu bergantung pada bantuan dari pusat.”
9. “Penting bagi Pemkab Blora untuk fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, meskipun ada penurunan TKD. Masyarakat tetap berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah daerah.”
10. “Saya berharap Pemkab Blora bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan begitu, anggaran bisa digunakan secara lebih optimal dan transparan.”