Pemkab Blora
-
Berita
Dukungan Pemkab Blora pada Peran BPD di Apresiasi DPD ABPEDNAS Provinsi Jawa Tengah
Juang Merdeka – Blora, Sekretaris DPD ABPEDNAS Provinsi Jawa Tengah mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Blora dan Kejaksaan Negeri Blora dalam memperkuat peran BPD sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Jaga Desa bagi anggota BPD se-Kabupaten Blora yang digelar di Graha Larasati Blora, Senin 12/10/2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Blora Sri Setyorini, Wakil Ketua DPRD Blora Lanova Chandra T, Dandim 0721 Blora, dan Forkopimda Blora, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Blora, serta kepala perangkat daerah terkait. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Jaga Desa bagi anggota BPD se-Kabupaten Blora yang digelar di Graha Larasati Blora, Senin (12/10/2026). Sekretaris DPD ABPEDNAS Provinsi Jawa Tengah, Ali Muchson, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kolaborasi antara BPD, pemerintah daerah, dan kejaksaan untuk mendukung program pembangunan nasional yang dimulai dari desa. Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Blora dan Kejaksaan Negeri Blora dalam memperkuat peran BPD sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Ali, kolaborasi yang baik antara BPD dan pemerintah desa akan mendukung kelancaran pembangunan, mulai dari tingkat desa hingga daerah. “Kami merasa bahwa BPD bersama Pemdes ini apabila terjadi kolaborasi yang baik, sinergi yang baik, sehingga pembangunan di level desa sampai…
Read More » -
Berita
Pemkab Blora Berkomitmen Kembangkan Pertanian Organik
Juang Merdeka -Blora, Tekad untuk memperkuat komitmen mengembangkan pertanian organik di canangkan Bupati Blora. Komitmen tersebut merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan misi kesejahteraan petani dengan kelestarian lahan pertanian. Hal tersebut dijelaskan Bupati Blora dalam program Dosen Pulang Kampung IPB University di Desa Gondel, Kecamatan Kedungtuban, Minggu (11/10/2026) Langkah-langkah kolaboratif dijalin dengan elemen dunia usaha/ enterpreuner, akademisi, berbagai pemangku kepentingan. Dengan tujuan untuk membangun ekosistem pertanian organik yang produktif, bernilai ekonomi, dan memiliki akses pasar yang lebih luas. Dalam program Dosen Pulang Kampung IPB University di Desa Gondel, Kecamatan Kedungtuban, Minggu (11/10/2026) komitmen tersebut dicanangkan. Kali ini9 sudah memasuki tahun ketiga pelaksanaannya di Kabupaten Blora. Tema program ini “Pelatihan Pemasaran Digital Produk Organik untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan dalam Program Blora Go Organik. Program ini dipimpin Bayu Krisnamurthi, mantan Direktur Utama Perum Bulog dan mantan Wakil Menteri Pertanian RI yang merupakan putra asli Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Ia bersama tim IPB University berupaya memperkuat kapasitas petani, tidak hanya dalam budidaya organik, tetapi juga dalam mengembangkan pemasaran dan memperluas akses pasar bagi produk pertanian mereka. Turut bergabung dalam tim tersebut Anna Fariyanti yang berasal dari Kecamatan Cepu, serta Suprehatin, Herawati, dan Vanesha Miranda, yang memiliki keterikatan profesional dengan Kabupaten Blora, khususnya dalam pelaksanaan…
Read More » -
Opini
Strategi Pemkab Blora Antisipasi Penurunan TKD 2026
Juang Merdeka, Blora – Mengutip Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, kebijakan pemerintah memangkas TKD menunjukkan resentralisasi fiskal APBN yang kian kuat. Pada gilirannya, kata Bhima, penurunan TKD bakal membebani masyarakat. “Selain bertentangan dengan semangat desentralisasi fiskal, efek dari resentralisasi anggaran membuat ruang fiskal pemda (pemerintah daerah) makin sempit,” ujar Bhima dalam keterangannya dikutip dari Kontan, Senin (18/8/2025). Menurut Bhima, pemda jelas akan mengambil cara instan seperti menaikkan pajak dan retribusi secara signifikan. Dalam skenario itu, tentu masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. “Yang jadi korban adalah rumah tangga dan UMKM karena dikejar kenaikan tarif pajak,” terangnya. Rencana kebijakan Pemerintah pusat untuk menurunkan TKD senilai 24% jelas membebani daerah. Penetapan alokasi transfer keuangan daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang hanya sebesar Rp 650 triliun, turun sekitar 29,34 % dibandingkan realisasi dalam APBN 2025 yang mencapai Rp 919 triliun Hal ini jelas akan menekan postur APBD di daerah. Desentralisasi fiskal secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya pelimpahan pengelolaan keuangan dari pusat ke daerah. Substansi mengenai prinsip desentralisasi ini pertama kali diatur dalam UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-undang No.33/2004 tentang PDRD. Ada sejumlah substansi penting…
Read More »