Seno Margo Utomo
-
Opini
Strategi Pemkab Blora Antisipasi Penurunan TKD 2026
Juang Merdeka, Blora – Mengutip Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, kebijakan pemerintah memangkas TKD menunjukkan resentralisasi fiskal APBN yang kian kuat. Pada gilirannya, kata Bhima, penurunan TKD bakal membebani masyarakat. “Selain bertentangan dengan semangat desentralisasi fiskal, efek dari resentralisasi anggaran membuat ruang fiskal pemda (pemerintah daerah) makin sempit,” ujar Bhima dalam keterangannya dikutip dari Kontan, Senin (18/8/2025). Menurut Bhima, pemda jelas akan mengambil cara instan seperti menaikkan pajak dan retribusi secara signifikan. Dalam skenario itu, tentu masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. “Yang jadi korban adalah rumah tangga dan UMKM karena dikejar kenaikan tarif pajak,” terangnya. Rencana kebijakan Pemerintah pusat untuk menurunkan TKD senilai 24% jelas membebani daerah. Penetapan alokasi transfer keuangan daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang hanya sebesar Rp 650 triliun, turun sekitar 29,34 % dibandingkan realisasi dalam APBN 2025 yang mencapai Rp 919 triliun Hal ini jelas akan menekan postur APBD di daerah. Desentralisasi fiskal secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya pelimpahan pengelolaan keuangan dari pusat ke daerah. Substansi mengenai prinsip desentralisasi ini pertama kali diatur dalam UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-undang No.33/2004 tentang PDRD. Ada sejumlah substansi penting…
Read More » -
Berita
Sekda Blora Nilai Kawasan Industri akan Banyak Memberikan Multiplayer Efek
Blora, Juang Merdeka – Tim Seminar Kawasan Industri Kabupaten Blora lakukan konsultasi perlunya pembentukan Tim Pokja Kawasan Industri kepada Sekda Blora, Komang Gede Irawadi, Senin, 9/12/2024. Sekda Blora mengapresiasi usulan tersebut dan menyetujui gagasan keberadaan Kawasan Industri di Blora karena akan memberikan multiplayer efek yang banyak. “Jika industrinya di sini, kita juga punya sumber gas di sini maka akan jadi multiplayer efek yang banyak,”papar Komang Gede lebih lengkap. Menyinggung kemungkinan Kawasan Industri di Blora yang diproyeksikan di areal hutan, Komang Gede memandang hal tersebut sebagai keuntungan. “Justru kita diuntungkan. Memang sekitar 49 % wilayah Blora berupa areal hutan yang merupakan milik Perhutani. Jika dibuat di sana Kawasan Industrinya berarti ijinnya cukup dengan satu pihak saja,” tegas Komang. Komang juga menambahkan bahwa dengan tanpa adanya Kawasan Industri di Blora, maka pembangunan industrinnya akan menjadi parsial, akan muncul kendala-kendala lain seperti pembebasan tanah yang rumit. Oleh karena itu ia berharap semua pihak betul-betul memahami manfaat jangka panjang adanya Kawasan Industri di Blora untuk menyerap investasi. Peran kita di pemerintahan harus kita dorong dan tahapan-tahapannya dalam lima tahun itu nanti harus jelas. “Memang perlu diskusi yang panjang mengenai banyak hal. Sama-sama nanti kita siapkan regulasinya untuk kepentingan penyusunan RPJMD dan RTRW. Sambil jalan…
Read More » -
Berita
Seno Margo Utomo ; HMI Perlu Lebih Proaktif dan Responsif pada Masa Depan Pengelolaan Potensi Migas Blora
Juang Merdeka, Jateng – HMI Cabang Blora undang Seno Margo Utomo (Komisaris BPE) dalam diskusi bertema Potensi Migas untuk Masa Depan Blora, pada, Minggu, 13/10/2024 di Sekretariat HMI Cabang Blora. Seno, demikian panggilan akrabnya berpesan agar HMI Blora lebih proaktif dan responsif pada masa depan pengelolaan potensi migas Blora. “Untuk perjuangan mendapatkan DBH, perhari ini kita telah melampaui tiga fase. Pertama, pembentukan Tim Transparansi. Kedua, pengajuan JR yang dipelopori AMSB dan tahap ketiga yaitu loby-loby yang terus diusahakan oleh Pemkab hingga saat ini,” papar Seno pada awal sesi diskusi. “Nah adik-adik HMI dapat membantu memperkuat proses yang terjadi sekarang dengan caranya sendiri. Bisa juga bersinergi. Intinya semakin banyak kelompok masyarakat yang bergerak maka peluang untuk mendapatkan tambahan DBH juga menjadi lebih terbuka. Jadi HMI harus lebih proaktif dan responsif lagi,” tambahnya lagi. Alumnus FISIP UNS ini kemudian menbahkan perlunya transfer pengetahuan tentang potensi minyak dan gas Blora pada mahasiswa. Pengetahuan inilah yang akan menyadarkan mereka agar secara terus menerus mengusahakan pemanfaatan potensi tersebut untuk kemakmuran Blora. Menurutnya sekarang cenderung lebih banyak model gerakan untuk menyampaikan gagasan. Selain dengan audiensi , demonstrasi juga memviralkan momen-momen sederhana dengan tujuan menyampaikan kepentingan publik. Hal-hal sederhana jika kita berani memviralkan maka bisa mempunyai pengaruh…
Read More »