Juang Merdeka, Blora. Sejumlah elemen masyarakat Blora lakukan konsultasi dengan Bupati Blora pada, Rabu, 16 April 2025. Kegiatan ini merupakan bagian penting untuk menindaklanjuti gagasan pembangunan Kawasan Industri di Blora. Bupati Blora, Arief Rohman merespon gagasan tersebut sebagai gagasan yang baik dan membuka peluang bagi pembentukan POKJA.
POKJA itu sendiri bertugas untuk menindaklanjuti agar progres pembangunan Kawasan Industri di Blora menjadi terukur dan sistematis serta jelas capaian-capaiannya.
Elemen masyarakat yang hadir dan sejak awal turut serta mengawal dan menggulirkan gagasan ini antara lain, HIPMI, KAHMI, KADIN, BKPRMI, HMI dan beberapa tokoh masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa gagasan Pembangunan Kawasan Industri ini telah diseminarkan, didialogkan dengan BAPERIDA serta dikomunikasikan dengan SEKDA Blora.
“Terimakasih atas kunjungannya,” sambut Bupati pada awal sambutannya pada elemen masyarakat yang bersilaturahmi ke Pendapa Rumah Dinas Bupati Blora.
Lebih lanjut Bupati membuka ruang yang lebar komunikasi dengtan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan sinergi.
“Harapan kami hal tersebut agar dapat mengoptimalkan potensi Blora,” tambahnya.
Bupati juga berharap masyarakat unutk membantu mengawal gagasan Cepu Raya, Program Ketahanan Pangan dan Energi serta Hilirisasi.
Untuk usulan pembentukan POKJA guna mengawal gagasan Pembangunan Kawasan Industri di Blora Bupati akan mengomunikasikan dengan Sekda.
“Monggo diusulkan siapa saja personil POKJA,” pesan Bupati yang disambut sumringah oleh semua yang hadir dalam silaturahmi tersebut.
Siswanto, Ketua KADIN Blora menyampaikan pada Bupati bahwa keberadaan Kawasan Industri akan memudahkan investor kalau mau masuk ke Blora. Oleh karena itu gagasan pembangunannya betul-betul harus sistematis dan progresif. Karena kabupaten-kabupaten sekitar Blora saat ini juga telah melakukan hal yang sama untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dengan menyerap sebanya mungkin peluang investasi
“Kalau belum ada Kawasan Industri maka investor yang akan berinvestasi di Blora akan menemui banyak hambatan misalnya dalam pengadaan lahan dan perijinannya yang terpencar-pencar di berbagai tempat,” ungkap Wakil Ketua DPRD Blora ini.
Siswanto menambahkan bahwa nantinya konsep pembangunan Kawasan Industri ini akan berdampingan dengan konsep Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang telah digagas sebelumnya.
“Ada stagnasi nilai investasi di Blora dengan konsep KPI. Agar stagnasi tersebut tidak terjadi dalam gagasan pembangunan Kawasan Industri maka disitulah pentingnya pembantukan POKJA. Terimakasih kita sampaikan pada Pak Bupati yang memberi ruang bagi pembentukan POKJA Pembangunan Kawasan Industri,” pungkasnya.
Sementara itu Seno Margo Utomo sebagai salah satu penggagas pembangunan Kawasan Industri di Blora menjelaskan bahwa pihaknya telah berkolaborasi dengan beberapa elemen masyarakat bahkan juga mahasiswa untuk mewacanakan gagasan tersebut. Termasuk diantaranya dengan mengadakan seminar, kajian ilmiah dengan HMI dan BKPRMI serta berkomunikasi dengan Sekda Blora.
“Pasca seminar kita sudah komunikasi dengan Sekda untuk menindaklanjuti hasil seminar tentang pentingnya Pokja,” ungkap Komisaris BPE ini.
Seno menambahkan bahwa di Blora ada kawasan hutan KHDTK di Kecamatan Sambong yang strategis sebagai satu lokasi untuk Kawasan Industri. Hal ini sangat bersesuaian dan sangat memungkinkan dipadukan dengan gagasan Cepu Raya dari Pak Bupati. Karena lokasi Kawasan Industri yang akan diusulkan secara geografis berdekatan dengan lokasi Cepu Raya sehingga akan saling menguntungkan.
Tentang Konsep KPI yang telah ada sebelumnya, ia melihat bahwa konsep ini mengalami kelambatan dalam pelaksanaannya sehingga investasi di Blora masih membutuhkan optimaslisasi. Konsep KPI kalau diimplementasikan akan mahal dan akan mendapati kendala yang kompleks berkaitan dengan kondisi masing-masing daerah yang berbeda.
“Pemanfaatan sebagaian kawasan hutan untuk membangun satu KI pada praktiknya lebih memudahkan bagi investor daripada harus pembebasan lahan di berbagai tempat sebagaimana konsep KPI. Tetapi KI dan KPI bisa tetap sama-sama dijalankan,”pungkasnya. (t.sumarta)
