Juang Merdeka – Kesehatan adalah kebutuhan dasar setiap warga. Kenyataannya, sampai sekarang, banyak orang masih kesulitan saat sakit karena harus mengantre lama, biaya pengobatan mahal, atau fasilitas kesehatan yang belum merata. Karena itu, pembangunan kesehatan tidak boleh hanya dilihat dari jumlah program. Yang lebih penting adalah apakah warga benar-benar merasakan manfaatnya saat butuh berobat. Setiap warga berhak mendapat layanan yang cepat, murah, dan bermutu. Pemerintah perlu memperkuat sistem kesehatan agar mampu melayani semua lapisan masyarakat.
Masalah kesehatan tidak hanya soal penyakit. Masalah tersebut juga menyangkut gizi, sanitasi, air bersih, pendidikan keluarga, dan kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan. Ketika salah satu unsur tersebut lemah, dampaknya bisa terasa dalam jangka panjang. Terutama bagi ibu hamil, bayi, balita, lansia, dan keluarga tidak mampu. Contohnya, stunting bukan hanya masalah kurang gizi. Stunting juga berkaitan dengan kualitas asupan gizi, akses air bersih, sanitasi, pendapatan keluarga, dan pendampingan ibu. Jika penanganan baru dilakukan setelah anak terlanjur mengalami stunting, hasilnya sering terlambat.
Akses Layanan Masih Menjadi Hambatan
Di banyak daerah, kurangnya tenaga kesehatan masih menjadi masalah. Menurut laporan Lingkar TV, tiga rumah sakit daerah di Blora masih kekurangan 39 dokter spesialis. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga medis belum seimbang dengan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, pasien harus menunggu lama, dirujuk ke luar daerah, atau menanggung biaya tambahan. Mereka tidak hanya berjuang melawan penyakit, tetapi juga harus mengeluarkan biaya transportasi, akomodasi, dan kehilangan waktu untuk bekerja. Kesehatan seharusnya menjadi layanan yang mudah diakses, bukan beban tambahan bagi warga.
Akses layanan juga belum merata antara kota dan desa. Di wilayah perkotaan, fasilitas kesehatan mungkin lebih lengkap. Namun, di daerah terpencil, warga masih harus menempuh jarak jauh untuk berobat. Kondisi ini memperburuk kesenjangan kesehatan antarwilayah. Pemerintah perlu memastikan setiap warga mendapat akses yang sama terhadap layanan kesehatan dasar. Puskesmas perlu diperkuat agar mampu memberikan pelayanan, pencegahan, dan edukasi kesehatan. Tenaga medis, obat, dan alat kesehatan juga perlu tersedia secara memadai. Dengan begitu, semua warga harus mendapat layanan kesehatan yang sama.
Pencegahan Lebih Penting daripada Pengobatan
Banyak masalah kesehatan sebenarnya bisa dicegah jika deteksi dilakukan lebih awal. Namun, kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan rutin masih rendah. Banyak orang baru berobat ketika kondisinya sudah parah. Akibatnya, biaya pengobatan meningkat dan peluang kesembuhan menurun. Menurut saya, pencegahan harus menjadi prioritas. Program imunisasi, pemeriksaan kehamilan, pemantauan tumbuh kembang anak, dan edukasi gizi perlu diperkuat. Masyarakat juga perlu memahami bahwa kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Edukasi kesehatan perlu disampaikan dengan cara yang sederhana agar mudah dipahami oleh semua kelompok masyarakat, baik di kota maupun desa.
Keluarga juga memiliki peran penting dalam pencegahan. Data TPPS Blora menunjukkan bahwa kasus baru stunting banyak ditemukan pada bayi usia 0–5 bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencegahan harus dimulai sejak ibu hamil. Ibu hamil perlu mendapatkan pendampingan, bayi perlu mendapat asi eksklusif, dan anak-anak perlu mendapat asupan gizi yang cukup. Pemerintah dan tenaga kesehatan perlu lebih aktif mendekat ke masyarakat. Edukasi tidak cukup dilakukan di puskesmas. Edukasi kesehatan juga perlu masuk ke sekolah, pasar, dan komunitas. Kesadaran kesehatan perlu tumbuh bersama secara bertahap.
Keadilan Layanan untuk Semua
Kesehatan tidak hanya soal angka atau statistik. Kesehatan juga soal keadilan. Setiap warga, terlepas dari status ekonomi, berhak mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Namun, dalam praktiknya, kelompok rentan sering paling terdampak ketika layanan tidak merata. Warga tidak mampu sering kali menghadapi kesulitan ganda. Mereka harus berjuang melawan penyakit sekaligus menghadapi beban biaya. Meskipun ada program bantuan, proses administrasi sering kali rumit dan membingungkan. Akibatnya, banyak warga yang memilih menunda berobat. Padahal, penundaan berobat dapat membuat kondisi semakin parah. Pemerintah perlu menyederhanakan administrasi agar warga tidak kesulitan mengakses layanan.
Pemkab Blora menyatakan layanan berobat gratis bagi warga tidak mampu tetap berjalan melalui peraturan bupati. Kebijakan ini perlu diapresiasi karena memberi ruang bagi warga yang belum terdaftar BPJS. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa proses administrasi tidak menyulitkan warga. Sistem rujukan juga perlu dipercepat agar pasien tidak menunggu terlalu lama. Selain itu, kualitas layanan harus tetap dijaga. Fasilitas kesehatan tidak hanya perlu tersedia, tetapi juga harus bersih, nyaman, dan ramah bagi pasien. Tenaga medis perlu dilatih agar dapat memberikan pelayanan yang manusiawi dan baik. Dengan begitu, warga akan lebih percaya untuk berobat di fasilitas kesehatan setempat.
Kesehatan tidak boleh berhenti pada laporan atau penghargaan. Kesehatan harus benar-benar dirasakan langsung oleh warga. Ibu hamil mendapat perhatian, bayi tumbuh sehat, pasien mendapat obat, dan keluarga tidak mampu tidak lagi terbebani biaya berobat. Itulah ukuran nyata keberhasilan pembangunan kesehatan. Pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat perlu bekerja sama. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya dilihat dari angka capaian. Keberhasilan tersebut terlihat dari rasa aman dan kesejahteraan warga saat mereka membutuhkan layanan kesehatan. Hanya dengan begitu, kesehatan selalu benar-benar menjadi hak, bukan kemewahan.
Penulis : Raisya Talitha Ramadhanti
Mahasiswa Program Studi Fisioterapi
Universitas Muhammadiyah Malang
