Juang Merdeka, Blora – Pada era globalisasi pembangunan dalam perekonomian Indonesia dalam beberapa dekade terakhir ini menunjukkan paradoks yang perlu di ulik. Dalam konteks ini satu sisi angka pertumbuhan ekonomi cenderung stabil dan dengan berbagai macam proyek strategis nasional terus digarap. Namun di sitiasi lain, ketimpangan sosial-ekonomi masih masif mulai dari kemiskinan struktural dan ketidakadilan distribusi hasil pembangunan masih menjadi persoalan serius yang perlu terus dikaji dan di dicarikan akar rumput masalah dan tawaran solusinya. Pembangunan seyogyanya musti memuliakan manusia justru kerap menjauhkan sebagian masyarakat dari akses terhadap sumber daya ekonomi. Kondisi ini menandakan bahwa permasalahan ekonomi bangsa tidak hanya pada aspek administratif, teknis dan kebijakan. Namun juga krisis nilai yang berorientasi pada krisis substantif. Hal ini perlu di tanggapi secara serius.
Dalam konteks tersebut, sebagai bagian dari mahasiswa yang terhimpun dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang memiliki ideologi yang berperan sentris yaitu Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) yang perlu direfleksikan secara substansial yang harus dihadirkan sebagai penguatan pada pilar etis ekonomi. Karena itu NDP bukan sekadar menjadi dokumen ideologis organisasi, tetapi dapat berfungsi sebagai kompas moral dalam merumuskan arah pembangunan yang berorientasi ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Internalisasi NDP menjadi amat penting agar ekonomi tidak berjalan secara mekanistik, melainkan berpijak pada nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan tanggung jawab kebangsaan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Rasio Gini berkisar antara 0 (paling setara) sampai 1 (paling tidak setara). Hal ini dapat artikan bahwa masih banyak sekali siginifikansi ketimpangan ekonomi di Indonesia yang masih menjadi tantangan besar kita. Indeks ini menerangkan bahwa perbedaan pendapatan masih lumayan besar, terutama pada kota-kota besar. Penguasaan dari mulai lahan, akses ke modal sampai kepemilikan aset produktif yang penuh desentralisasi pada kelompok tertentu juga menunjukkan ketimpangan. Tetapi dalam kondisi tersebut, mayoritas usaha kecil, petani, dan pekerja sektor informal terus berada dalam posisi yang rentan. Pembangunan ekonomi yang kelalanjutan pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal sering dirusak oleh eksploitasi oleh para elit-elit yang hanya berfokus pada kapitalis yang mencari keuntungan jangka pendek di sektor sumber daya alam. Terkadang, hilirisasi yang seharusnya memperkuat kedaulatan ekonomi secara nasional, tidak melibatkan rakyat sebagai aktor utama. Fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa masalah ekonomi nasional tidak hanya terkait dengan pertumbuhan saja yang itu juga terkait dengan kegagalan untuk menjadikan keadilan dan kemajuan sebagai tujuan utama pembangunan yang menguntungkan pada kesejahteraan rakyat.
Telah disebutkan yang diawal disebutkan bahwa dalam keadilan ekonomi dan sosial yang ditawarkan NDP memberikan pandangan yang memiliki posisioning ekonomi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemajuan manusia yang sangat strategis. Bahasanya dalam ideologisasi pada tataran ketauhidan dalam prespektif NDP itu sendiri, menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi berada dalam bingkai pengabdian kepada Tuhan dan kemaslahatan umat.
Hal ini dimaksudkan bahwa ekonomi tidak boleh dilepaskan dari nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial ketimbang administratif angka saja. Dalam koridor secara substansial, NDP mendorong aktivitas perputaran ekonomi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, memperkuat ekonomi nasional, dan membuka ruang partisipasi luas bagi masyarakat.
NDP sebetulnya sudah jelas bertolakbelakang dengan adanya ketimpangan yang telah disebutkan dimuka. Bahwa hal itu struktural dan menegaskan pentingnya peran negara dalam menjamin pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Pemenuhan kebutuhan konsumsi bukan hanya sekedar mencukupi hasrat yang perlu dibatasi, melainkan sebagai aktivitas yang dikendalikan oleh etika kesederhanaan dan keberlanjutan terlebih, menginternalisasikan nilai-nilai merupakan menegaskan harus terinternalisasiskan sebagai landasan bergerak menuju keberpihakan kepentingan umat dan bukan sekadar keuntungan sesaat. Negara memiliki tanggungjawab moral untuk mengelola sumber daya strategis demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat konstitusi pada pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan keadilan sebagai output dari pada demi kemaslahatan Indonesia. Dengan nilai-nilai yang ada pada HMI yang selaras dengan cita-cita ekonomi Pancasila dan UUD.
Maka sebagimana yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kita perlu dengan kesadaran kolektif untuk senantiasa menginternalisasi Nilai-nilai Dasar Perjuangan(NDP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai landasan etis bahwa sebagai berbicara mengenai ekonomi umat berarti berbicara pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis pada keadilan dan kesejahteraan umat. Pun demikian sebagai pemegang kebijakan, pemerintah perlu menjadikan keadilan sosial sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi, bukan hanya pertumbuhan statistik.
Dengan demikian kebijakan ekonomi output memang keberpihakan dan pemberdayaan untuk rakyat, terhadap perlindungan kelompok rentan, dan yang berorientasi pada ekonomi yang keberlanjutan lingkungan. Sehingga diantara peran strategis sebagaimana peran-peran institusi pendidikan tinggi dan organisasi kemahasiswaan Islam perlu dengan kesadaran penuh menanamkan kesadaran ekonomi berbasis nilai. Tanpa penanaman nilai, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi hanya akan melahirkan kemajuan semu dan hanya berkutat pada angka. Melainkan sistem ekonomi yang berorientasi pada ekonomi yang keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
- Oleh : Joko Agung Purnomo
