Juang Merdeka Jateng – Pilkada merupakan sarana suksesi kepemimpinan di tingkat lokal (propinsi, kabupaten, dan kotamadya) secara demokratik dengan aturan pelaksanaan dan pembiayaan yang jelas. Pentingnya suksesi kepemimpinan di tingkat lokal akan tercermin dengan semakin tingginya partisipasi pemilih. Tingginya partisipasi pemilih dapat diupayakan dengan pendidikan politik yang memadai, dengan demikian pendidikan politik menjadi sebuah tema yang urgen dalam Pilkada 2024.
Tingginya partisipasi pemilih menjadi bagian penting dalam menilai kualitas pilkada. Sementara itu partisipasi pemilih diharapkan semakin besar untuk tumbuhnya pemilih rasional sebagai pilarnya. Varian pemilih rasional, sebagai salah satu pilar utama yang akan berpengaruh besar terhadap seluruh proses demokrasi.
Pemilih rasional ini berproses melalui sebuah proses yang tidak ringan karena dihadapkan pada faktor-faktor yang dapat membentuk varian pemilih lain secara bersamaan yaitu pengaruh ideologi partai, tradisi dan ikatan emosional serta ikatan sosiologis. Oleh karena itu pendidikan politik menjadi basis utama guna menumbuh suburkan varian pemilih rasional dalam dinamika politik kita termasuk proses Pilkada 2024
Kita mengenal varian pemilih rasional, satu diantara beragam jenis pemilih lain yang lazim kita kenal seperti pemilih yang berbasis pada ikatan ideologis, sosiologis, agama, emosional serta ikatan-ikatan lain yang tumbuh dalam ruang ssosial-politik kita. Ragam jenis pemilih muncul karena adanya keragaman “atas dasar apa pemilih menentukan pilihannya”.
Pemilih rasional merupakan varian yang diharapkan menjadi varian dominan karena pemilih tipe ini memberikan pilihannya berbasis pertimbangan rasio/akal sehingga dianggap lebih mampu melihat calon serta dinamika proses sosial-politik secara lebih obyektif dari sudut pandang kompetensi, rekam jejak dan profesionalitas.
Untuk mencapai jumlah pemilih yang rasional sebagai varian yang dominan maka diperlukan pendidikan politik. Pendidikan politk diarahkan agar pemilih mampu melihat dan bereakasi atas peristiwa politik, termasuk peristiwa pilkada. Pendidikan politik yang baik akan menciptakan civil society yang kuat yang mampu mengimbangi dan mengontrol peran negara dan lembaga-lembaga politik konvensional.
Sebagaimana proses politik lainnya, peristiwa Pilkada serentak tahun 2024 ini juga dapat dicermati oleh pemilih rasional dari tiga dimensi. Ketiganya adalah dimensi selection, dimensi election dan dimensi post-pilkada yaitu legacy.
Pendidikan Politik
Proses pendidikan politik bagi pemilih ini tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU, Bawaslu, Partai Politik atau Pemerintah tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Alasannya adalah, bahwa dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan banyakhal yang ditentukan melalui mekanisme politik. Sehingga menjadi sebuah keniscayaan ketika pendidikan politik menjadi urgensi bersama, menjadi titik konvergensi untuk mengarahkan pada situasi politk yang demokratik dalam kangka panjang.
Urgensi pendidikan politik sejalan dengan tujuan, prinsip dasar, proses dan fungsinya seperti yang dijelaskan para pakar berikut ini.
Alfian menguraikan arti pendidikan politik yang lebih dalam yakni pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami
dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.
Menurut Kartini Kartono pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam pencapaian tujuan politik.
Sementara Rusadi Kantaprawira memandang bahwa pendidikan politik sebagai upaya meningkatkan
pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.
Kosasih Djahiri menyatakan bahwa pendidikan politik adalah pendidikan atau bimbingan, pembinaan warga negara suatu negara untuk memahami mencintai dan memiliki rasa keterikatan diri (sense of belonging) yang tinggi terhadap bangsa negara dan seluruh perangkat sistem maupun kelembagaan yang ada.
Salah satu sasaran pendidikan politik yang strategis adalah segmen pemilih generasi millenial. Generasi ini mempunyai cara berfikir, cara bertindak dan cara memilih yang unik sesuai sudut padang zamannya sebagai digital native generation. Tetapi secara usia tentu saja mereka belum berpengalaman dalam partisipasi pada peristiwa pilkada yang akan mereka temui di tahaun 2024 ini. Sehingga perlu upaya sistematis untuk mengenalkan mereka pada peristiwa Pilkada.
Oleh karena itu diperlukan pendidikan politik sebagai upaya sistematis tersebut. Adapun tujuan utama pendidikan politik tersebut adalah untuk membentuk varian pemilih yang rasional, pemilih yang partisipatif dan peka terhadap proses politik baik yang berada dalam dimensi seleksi politik, election maupun legacy yang dihasilkan oleh institusi-institusi dari produk mekanisme demokrasi.
Berdasarkan ruang lingkup sosialisanya maka upaya ini sangat strategis jika diarahkan diarahkan pada pemilih pemula baik mahasiswa, siswa SMU/SMK, aktivis karang taruna di desa-desa dan kalangan santriwan-santriwati di berbagai pondok pesantren. Dan salah satu ciri keberhasilan pendidikan politik adalah, meningkatnya secara kuantitatif prosentase pemilih setiap kali pelaksanaannya. Prosentase yang meningkat setidaknya menunjukkan meningkatnya partisipasi pemilih sehingga paralel juga dengan meningkatnya kualitas Pilkada 2024.
KPU Blora: Kelengkapan Persyaratan Pencalonan Kedua Bapaslon pada Aplikasi SILON Diterima Lengkap
Penulis : Ahmad Mustakim, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.
Berita ini menyoroti pentingnya Pilkada 2024 sebagai momentum demokrasi lokal.Pilkada tidak hanya soal pergantian kepemimpinan, tetapi juga cermin kualitas partisipasi rakyat.
Tingginya partisipasi pemilih menjadi ukuran keberhasilan demokrasi.
Partisipasi yang tinggi harus dibarengi dengan kualitas pemilih yang rasional.
Pemilih rasional adalah mereka yang memilih berdasarkan pertimbangan akal sehat, bukan sekadar emosional atau ikatan primordial.
Pendidikan politik menjadi kunci untuk membentuk pemilih rasional.
Tanpa pendidikan politik, pemilih mudah terjebak politik uang, propaganda, atau isu sesaat.
Pendidikan politik juga membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam berdemokrasi.
Tugas pendidikan politik bukan hanya milik KPU atau Bawaslu, tetapi juga partai politik, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan.
Dalam berita ini, generasi milenial dan Gen Z mendapat sorotan sebagai segmen strategis.
Mereka adalah digital native yang kritis, namun belum sepenuhnya terlibat aktif dalam politik.
Jika diberikan pendidikan politik yang tepat, generasi muda bisa menjadi motor penggerak demokrasi berkualitas.
Pendidikan politik sebaiknya diarahkan tidak hanya pada teori, tetapi juga praktik partisipasi nyata.
Misalnya, melalui diskusi publik, kegiatan organisasi, hingga simulasi pemilu.
Dengan begitu, masyarakat akan terbiasa mengambil keputusan politik secara rasional.
Penting pula memastikan pendidikan politik berlangsung berkelanjutan, bukan hanya menjelang Pilkada.
Pendidikan politik yang konsisten akan membangun civil society yang kuat.
Civil society ini berfungsi mengimbangi kekuasaan agar tetap dalam koridor demokrasi.
Jika pendidikan politik berjalan baik, Pilkada tidak hanya jadi rutinitas lima tahunan, tetapi juga sarana pembelajaran demokrasi.
Kesimpulannya, berita ini mengingatkan bahwa kualitas Pilkada sangat ditentukan oleh kualitas pemilih, dan itu hanya bisa tercapai lewat pendidikan politik yang serius.
Hesty Aprilliana Putri/ Kelas: 9H/ No.absen:14
Artikel ini dengan jelas menekankan bahwa Pilkada 2024 bukan hanya sekadar proses pemilihan, tetapi juga barometer penting untuk mengukur kualitas demokrasi lokal. Salah satu kunci suksesnya adalah tingginya partisipasi pemilih, yang sayangnya tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas hasil. Oleh karena itu, artikel ini menggarisbawahi urgensi pendidikan politik sebagai solusi fundamental.
Pendidikan politik bukan hanya tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), atau partai politik saja, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemilih rasional, sebuah konsep yang diulang-ulang dalam teks. Pemilih rasional digambarkan sebagai individu yang membuat pilihan berdasarkan pertimbangan logis dan objektif, seperti kompetensi, rekam jejak, dan profesionalitas calon, alih-alih hanya berpegang pada ikatan ideologi, sosiologis, agama, atau emosional.
Sayangnya, artikel ini juga mengakui bahwa membentuk pemilih rasional bukanlah hal yang mudah. Prosesnya rumit karena pemilih sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor non-rasional yang telah mengakar kuat dalam tradisi sosial-politik masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan politik harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Tujuannya bukan hanya untuk membuat pemilih melek informasi, tetapi juga untuk membantu mereka memahami dan menghayati nilai-nilai luhur dalam sistem politik yang ideal.
Dengan terbentuknya pemilih rasional, kita bisa berharap akan munculnya civil society atau masyarakat sipil yang kuat. Masyarakat seperti ini akan mampu mengimbangi dan mengontrol peran negara serta lembaga-lembaga politik konvensional. Pendidikan politik yang efektif akan membekali pemilih dengan kesadaran kritis untuk tidak sekadar menerima informasi mentah-mentah, tetapi juga menganalisisnya. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan dinamika politik yang lebih sehat dan berorientasi pada pencapaian tujuan bersama, bukan hanya sekadar perebutan kekuasaan.
Pada akhirnya, artikel ini mengajak kita untuk melihat Pilkada 2024 dari tiga dimensi penting: seleksi calon, pemilihan, dan legacy yang akan ditinggalkan. Pendidikan politik adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap tahapan ini berjalan dengan baik, menghasilkan pemimpin yang berkualitas, dan pada akhirnya meninggalkan warisan demokrasi yang kuat dan berkelanjutan bagi masa depan bangsa. Singkatnya, tanpa pendidikan politik yang memadai, partisipasi pemilih yang tinggi bisa jadi hanya angka tanpa makna.
Pilkada 2024 menjadi momentum krusial yang menuntut urgensi pendidikan politik di kalangan masyarakat. Artikel ini menyoroti bagaimana pendidikan politik yang memadai dapat meningkatkan partisipasi pemilih secara signifikan. Partisipasi pemilih yang tinggi menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pilkada itu sendiri.
Diharapkan, dengan pendidikan politik yang baik, akan tumbuh pemilih rasional yang menjadi pilar utama demokrasi. Pemilih rasional mampu mempertimbangkan berbagai faktor secara objektif dalam menentukan pilihan. Proses menjadi pemilih rasional tidaklah mudah, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ideologi partai, tradisi, emosi, dan sosiologi.
Pendidikan politik menjadi fondasi penting untuk menumbuhkan pemilih rasional dalam dinamika politik. Kita mengenal berbagai jenis pemilih, termasuk yang berbasis ideologi, sosiologi, agama, dan emosi. Keragaman ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang dasar pemilih dalam menentukan pilihannya.
Pemilih rasional diharapkan menjadi mayoritas karena kemampuannya dalam memberikan pilihan berdasarkan pertimbangan rasional dan akal sehat. Artikel ini menekankan pentingnya pemahaman yang jelas mengenai aturan pelaksanaan dan pembiayaan pilkada. Kesuksesan kepemimpinan lokal tercermin dari tingginya partisipasi pemilih.
Pendidikan politik yang memadai menjadi tema yang sangat penting dalam Pilkada 2024. Artikel ini menggarisbawahi bahwa pilkada adalah sarana suksesi kepemimpinan yang demokratis di tingkat lokal. Juang Merdeka Jateng menyoroti pentingnya pilkada sebagai sarana untuk memilih pemimpin yang kompeten dan amanah.
Pilkada bukan hanya sekadar pesta demokrasi, tetapi juga momentum untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan. Dengan pendidikan politik, masyarakat diharapkan lebih cerdas dalam menentukan pilihan. Artikel ini mengajak semua pihak untuk terlibat aktif dalam menyukseskan Pilkada 2024.
Pendidikan politik harus menyentuh semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Pemilih rasional adalah kunci untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Artikel ini memberikan perspektif yang mendalam tentang pentingnya pendidikan politik dalam konteks Pilkada 2024.
Semoga Pilkada 2024 menjadi momentum bagi lahirnya pemimpin yang mampu membawa perubahan positif. Partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Artikel ini layak dibaca oleh siapa saja yang peduli dengan masa depan demokrasi di Indonesia.
Pilkada 2024 menjadi momentum krusial yang menuntut urgensi pendidikan politik di kalangan masyarakat. Artikel ini menyoroti bagaimana pendidikan politik yang memadai dapat meningkatkan partisipasi pemilih secara signifikan. Partisipasi pemilih yang tinggi menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pilkada itu sendiri.
Diharapkan, dengan pendidikan politik yang baik, akan tumbuh pemilih rasional yang menjadi pilar utama demokrasi. Pemilih rasional mampu mempertimbangkan berbagai faktor secara objektif dalam menentukan pilihan. Proses menjadi pemilih rasional tidaklah mudah, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ideologi partai, tradisi, emosi, dan sosiologi.
Pendidikan politik menjadi fondasi penting untuk menumbuhkan pemilih rasional dalam dinamika politik. Kita mengenal berbagai jenis pemilih, termasuk yang berbasis ideologi, sosiologi, agama, dan emosi. Keragaman ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang dasar pemilih dalam menentukan pilihannya.
Pemilih rasional diharapkan menjadi mayoritas karena kemampuannya dalam memberikan pilihan berdasarkan pertimbangan rasional dan akal sehat. Artikel inimenekankanpentingnya pemahaman yang jelas mengenai aturan pelaksanaan dan pembiayaan pilkada. Kesuksesan kepemimpinan lokal tercermin dari tingginya partisipasi pemilih.Pendidikan politik yang memadai menjadi tema yang sangat penting dalam Pilkada 2024. Artikel ini menggarisbawahi bahwa pilkada adalah sarana suksesi kepemimpinan yang demokratis di tingkat lokal. Juang Merdeka Jateng menyoroti pentingnya pilkada sebagai sarana untuk memilih pemimpin yang kompeten dan amanah.Pilkada bukan hanya sekadar pesta demokrasi, tetapi juga momentum untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan. Dengan pendidikan politik, masyarakat diharapkan lebih cerdas dalam menentukan pilihan. Artikel ini mengajak semua pihak untuk terlibat aktif dalam menyukseskan Pilkada 2024.Pendidikan politik harus menyentuh semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Pemilih rasional adalah kunci untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Artikel ini memberikan perspektif yang mendalam tentang pentingnya pendidikan politik dalam konteks Pilkada 2024.Semoga Pilkada 2024 menjadi momentum bagi lahirnya pemimpin yang mampu membawa perubahan positif. Partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Artikel ini layak dibaca oleh siapa saja yang peduli dengan masa depan demokrasi di Indonesia.
Pilkada 2024 menjadi momentum krusial yang menuntut urgensi pendidikan politik di kalangan masyarakat. Artikel ini menyoroti bagaimana pendidikan politik yang memadai dapat meningkatkan partisipasi pemilih secara signifikan. Partisipasi pemilih yang tinggi menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pilkada itu sendiri.Diharapkan, dengan pendidikan politik yang baik, akan tumbuh pemilih rasional yang menjadi pilar utama demokrasi. Pemilih rasional mampu mempertimbangkan berbagai faktor secara objektif dalam menentukan pilihan. Proses menjadi pemilih rasional tidaklah mudah, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ideologi partai, tradisi, emosi, dan sosiologi.Pendidikan politik menjadi fondasi penting untuk menumbuhkan pemilih rasional dalam dinamika politik. Kita mengenal berbagai jenis pemilih, termasuk yang berbasis ideologi, sosiologi, agama, dan emosi. Keragaman ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang dasar pemilih dalam menentukan pilihannya.Pemilih rasional diharapkan menjadi mayoritas karena kemampuannya dalam memberikan pilihan berdasarkan pertimbangan rasional dan akal sehat. Artikel inimenekankanpentingnya pemahaman yang jelas mengenai aturan pelaksanaan dan pembiayaan pilkada. Kesuksesan kepemimpinan lokal tercermin dari tingginya partisipasi pemilih.Pendidikan politik yang memadai menjadi tema yang sangat penting dalam Pilkada 2024. Artikel ini menggarisbawahi bahwa pilkada adalah sarana suksesi kepemimpinan yang demokratis di tingkat lokal. Juang Merdeka Jateng menyoroti pentingnya pilkada sebagai sarana untuk memilih pemimpin yang kompeten dan amanah.Pilkada bukan hanya sekadar pesta demokrasi, tetapi juga momentum untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan. Dengan pendidikan politik, masyarakat diharapkan lebih cerdas dalam menentukan pilihan. Artikel ini mengajak semua pihak untuk terlibat aktif dalam menyukseskan Pilkada 2024.Pendidikan politik harus menyentuh semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Pemilih rasional adalah kunci untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Artikel ini memberikan perspektif yang mendalam tentang pentingnya pendidikan politik dalam konteks Pilkada 2024.Semoga Pilkada 2024 menjadi momentum bagi lahirnya pemimpin yang mampu membawa perubahan positif. Partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Artikel ini layak dibaca oleh siapa saja yang peduli dengan masa depan demokrasi di Indonesia.